Lima Langkah Hemat BBM Nasional ala SBY

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan bahan bakar minyak. "Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya," kata SBY dalam pidato penghematan energi nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa 29 Mei 2012.

SBY menyatakan gerakan nasional penghematan bahan bakar minyak dan listik akan mulai diterapkan mulai tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya. Untuk mendukung gerakan ini, pemerintah menerapkan lima kebijakan. 

Kelima kebijakan itu ialah :

1. Pengendalian sistem distribusi setiap SPBU.

Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Nantinya setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun fisik. Setiap kali kendaraan mengisi BBM, jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian per harinya. Cara ini bertujuan menjamin konsumsi BBM, khususnya bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel serta penggunaannya pun tepat sasaran.
Agar BBM tak langka, Pertamina tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah, sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.

2. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN serta BUMD.

Guna memastikan kendaraan tersebut tak menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah akan member stiker khusu bagi kendaraan yang terlarang menggunakan BBM bersubsidi. Jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD diharuskan member contoh nyata upaya penghematan BBM. "Langkah ini untuk meyakinkan subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya." 

3. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. 

Larangan ini juga akan bisa terpantau melalui sistem stiker.  BPH Migas akan mengawasi secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan mengontrol secara ketat di daerah, terutama areal usaha perkebunan dan pertambangan serta Industri. "Untuk memenuhi kebutuhan BBM kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut." 

4. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk transportasi. 

Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM dan kemudian beralih ke gas, terutama sektor transportasi.  Tahun ini pemerintah akan membangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun dan sebanyak delapan stasiun yang akan direvitalisasi kembali. Cara ini baru akan dirasakan mulai 2013.

"Untuk langkah awal, sejak tahun ini pemerintah akan membagikan 15.000converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang." 

5. Hemat listrik dan air di kantor pemerintah, daerah, BUMN, serta BUMD, serta penerangan jalan.

Semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012. "Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini."

Menurut SBY, lima kebijakan tadi akan ditunjang oleh pengetatan pengawasan. Pelanggaran atas langkah pemerintah ini akan ditindak tegas. "Kita menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi," kata dia.

SBY memerintahkan BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan distribusi. “Mulai dari depo sampai ke stasiun pengisian dan di tempat lainnya." Pengawasan ini akan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu melibatkan petugas hukum dan pemerintah daerah.

Penghematan bahan bakar minyak ini dilakukan pemerintah untuk menghindari dampak krisis dunia. Sampai kini SBY mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen. Namun penghematan perlu untuk lebih bisa mengalokasikan anggaran besar dari subsidi BBM secara tepat sasaran. 

Tujuannya, kata dia, semakin mengurangi warga miskin, meningkatkan jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi.

Sumber :

Tempo.co edisi Selasa, 29 Mei 2012

Lima Langkah Hemat BBM Nasional ala SBY

SBY:Pemerintah dan BUMN Berilah Contoh Hemat BBM

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Wawasan Nusantara

RANGKUMAN

Bab 2

WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi} serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya adalah sebagai berikut :

1.   Paham-paham kekuasaan

a.     Machiavelli (abad XVII)

b.     Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

c.     Jendral Clausewitz (abad XVIII)

d.     Fuerback dan Hegel (abad XVII)

e.     Lenin (abad XIX)

f.       Lucian W. Pye dan Sidney (tahun 1972)

2.   Teori-teori geopolitikum

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografis. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a.     Federich Ratzel

b.     Rudolf Kjellen

c.     Karl Haushofer

d.     Sir Halford Mackinder

e.     Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan

f.       Dll

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan wawasan nusantara

Idiil                 =>>> Pancasila

Konstitusional     =>>> UUD 1945

Unsure dasar wawasan nusantara

1.   Wadah (contour)

Meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

2.   Isi (Content)

Adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

3.   Tata laku (Cunduct)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari : tata laku batiniah dan lahiriah.

Asas wasantara terdiri dari

1.Kepentingan/tujuan yang sama

2.Keadilan

3.Kejujuran

4.Solidaritas

5.Kerjasama

6.Kesetiaan terhadap kesepakatan

Tantangan implementasi wasantara

1.Pemberdayaan masyarakat

2.Dunia tanpa batas

3.Era baru kapitalisme

4.Kesadaran warga Negara

Opini dan Saran

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam, maka dari itu hendaklah wawasan nusantara ini kita gunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, karena kebhinekaan Negara Indonesia yang begitu besar dapat memunculkan perpecahan bangsa ini apabila tidak dipahami dan dimengerti. Maka dari itu wawasan nusantara ini dapat dijadikan dasar hokum yang kuat mengenai batas-batas kedaulatan NKRI.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Pendidikan Kewarganegaraan

RANGKUMAN

Bab 1

PENGANTAR PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana / ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Jadi bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia

1.   Teori terbentuknya Negara

a.     Teori hokum alam (Plato dan Aristoteles)

Kondisi alam => Berkembang manusia => tumbuh Negara

b.     Teori kehutanan

Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya Negara.

c.     Teori perjanjian (Thomas Hobbes)

Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.

Dan dapat pula disebabkan karena :

a.     Penaklukan

b.     Peleburan

c.     Pemisahan diri

d.     Pendudukan atas Negara / wilayah yang belum ada pemerintahannya.

2.   Unsur Negara

a.     Konstitutif

b.     Deklaratif

3.   Bentuk Negara

a.     Negara kesatuan

b.     Negara serikat

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan Negara-negara lain di dunia. Perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

a.     Perjuangan kemerdekaan

b.     Proklamasi

c.     Adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa

d.     Pembangunan Negara Indonesia

e.     Negara Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Konsep demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat(demos). Kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisasikan sebagai warga Negara.

Dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan Negara antara lain :

a.     Pemerintahan Monarki

b.     Pemerintahan Republik

Kekuasaan pemerintahan Negara dipisahkan menjadi tiga (Jhon Locke) :

a.     Kekuasaan Legislatif

b.     Kekuasaan Eksekutif

c.     Kekuasaan Federatif

Sedangkan kekuasaan Yudikatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Opini dan Saran

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal yang wajib di pelajari oleh setiap warga Negara, dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hubungan Negara dengan warga Negara, antara warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara, agar setiap warga Negara dapat memahami suatu proses ketatanegaraan yang ada pada suatu Negara, lebih khususnya Negara kita sendiri, dan juga agar dapat ikut serta memantau, mengamati, maupun menjalankan suatu proses ketatanegaraan di Negara kita. Dan dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan setiap individu warga Negara bisa memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela Negara sesuai bidang profesi masing-masing demi menjaga kedaulatan NKRI.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...