P
|
residen Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran pemerintah pusat dan
daerah serta BUMN dan BUMD memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan
bahan bakar minyak. "Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi
dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan
peruntukannya," kata SBY dalam pidato penghematan energi nasional di
Istana Negara, Jakarta, Selasa 29 Mei 2012.
SBY menyatakan gerakan nasional penghematan bahan bakar minyak dan
listik akan mulai diterapkan mulai tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya.
Untuk mendukung gerakan ini, pemerintah menerapkan lima kebijakan.
Kelima kebijakan itu ialah :
1. Pengendalian sistem distribusi setiap SPBU.
Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi. Nantinya setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data
kepemilikan maupun fisik. Setiap kali kendaraan mengisi BBM, jumlah BBM subsidi
yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian
per harinya. Cara ini bertujuan menjamin konsumsi BBM, khususnya bersubsidi,
dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel serta penggunaannya pun
tepat sasaran.
Agar BBM tak langka, Pertamina tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah, sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.
Agar BBM tak langka, Pertamina tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah, sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.
2. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN serta BUMD.
Guna memastikan kendaraan tersebut tak menggunakan BBM bersubsidi,
pemerintah akan member stiker khusu bagi kendaraan yang terlarang menggunakan
BBM bersubsidi. Jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD
diharuskan member contoh nyata upaya penghematan BBM. "Langkah ini untuk
meyakinkan subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran dan
sesuai peruntukannya."
3. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan
pertambangan.
Larangan ini juga akan bisa terpantau melalui sistem stiker. BPH
Migas akan mengawasi secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum
dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan mengontrol secara ketat di daerah,
terutama areal usaha perkebunan dan pertambangan serta Industri. "Untuk
memenuhi kebutuhan BBM kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan
menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut."
4. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk transportasi.
Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG harus menjadi
program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM dan
kemudian beralih ke gas, terutama sektor transportasi. Tahun ini
pemerintah akan membangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun dan
sebanyak delapan stasiun yang akan direvitalisasi kembali. Cara ini baru akan
dirasakan mulai 2013.
"Untuk langkah awal, sejak tahun ini pemerintah akan membagikan 15.000converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang."
5. Hemat listrik dan air di kantor pemerintah, daerah, BUMN, serta BUMD, serta penerangan jalan.
Semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012. "Pimpinan instansi dan
lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program
ini."
Menurut SBY, lima kebijakan tadi akan ditunjang oleh pengetatan
pengawasan. Pelanggaran atas langkah pemerintah ini akan ditindak tegas.
"Kita menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi,"
kata dia.
SBY memerintahkan BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait dalam memastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan distribusi. “Mulai
dari depo sampai ke stasiun pengisian dan di tempat lainnya." Pengawasan ini akan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu melibatkan
petugas hukum dan pemerintah daerah.
Penghematan bahan bakar minyak ini dilakukan pemerintah untuk
menghindari dampak krisis dunia. Sampai kini SBY mengatakan kondisi pertumbuhan
ekonomi Indonesia 6 persen. Namun penghematan perlu untuk lebih bisa
mengalokasikan anggaran besar dari subsidi BBM secara tepat sasaran.
Tujuannya,
kata dia, semakin mengurangi warga miskin, meningkatkan jumlah tenaga kerja
lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
Sumber :
Tempo.co edisi Selasa, 29 Mei 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar